Kegiatan BIMTEK Kab. Palas Tercium Aroma KKN, Ahmad Rizki Hsb Terus Mendesak Kejagung RI Panggil dan Periksa Dinas PMD Kab. Palas

Jakarta. Rabu.(16/10/2024).

"Rahmat Hrp selaku Ketua " ABDES - Palas”  (Aliansi Bersatu Pemuda Desa Padang Lawas) & Ahmad Rizki selaku Ketua Pergerakan Masyarakat Desa Kabupaten Palas (PEMDES Kabupaten Palas)  menghubungi awak media dan menyebutkan bahwa, meminta Kejagung RI & KPK RI agar tidak tinggal diam atas keberhasilan Pejabat di kabupaten Padang lawas yang dinilai sudah berhasil  dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Hukum". Jelasnya. 

Adapun yang menjadi dasar permintaan kami salah satunya adalah bahwa mereka atau pihak Dinas PMD Kabupaten Padang Lawas telah berhasil dalam dugaan memotori atau mengarahkan berbagai kegiatan, seperti halnya Kegiatan BIMTEK Desa se-Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya. Pungkasnya. 

Pelatihan tersebut telah menghabiskan anggaran seperti TA. 2022 mencapai Rp.300.000.000,00 kurang lebih setiap perdesa, sedangkan TA. 2023 anggaran kegiatan mencapai Rp. 400.000.000,00 kurang lebih setiap desa di Kabupaten Padang Lawas sedangkan TA. 2024 mencapai anggaran Rp. 300.000.000,00 kurang lebih setiap perdesa, disisi lain pembangunan di desa rata-rata selesai, meski bangunannya sebagian diduga tidak sesuai ukuran dan bangunanya tidak bertahan lama. Jelasnya. 

hal inilah semua yang menjadi pendorong bagi kami dari ABDES & PEMDES Kabupaten Palas meminta agar Kejagung RI dan KPK RI agar turun langsung ke Kabupaten Padang Lawas guna untuk mengoreksi atau memeriksa fakta dan data realisasi anggaran yang tidak tepat sasaran dalam penggunaannya, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya. Tandasnya. 

Dengan harapannya para pejabat khususnya di Kabupaten Padang Lawas yang terkait, agar pihak penegak hukum kiranya diberikan Penghargaan yaitu memeriksa seluruh anggaran Dinas PMD kabupaten Padang Lawas, sesuai ketentuan dan atas keberhasilannya  demi terwujudnya Indonesia yang maju dan Jaya atas permasalahan ini. Ungkapnya. 

kami dari ABDES Palas dan PEMDES Palas hadir di Jakarta dan terus bersuara sampai hal yang kita minta ada penyelesaiannya bahkan di momen tanggal 20 oktober 2024 ini kita hadir di Pelantikan Presiden RI dengan harapan permasalahan ini dapat ditindaklanjuti meski Era Pemerintahan RI Berikutnya. Jelasnya.*(tim)

Ketua GMPET-Sumut TAPPUL R: Copot dan Periksa Kepala Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara Atas Dugaan KKN !

JAKARTA,- Massa yang Tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara melakukan aksi Unjuk Rasa di depan Kejaksaan Agung RI (KEJAGUNG RI) meminta Copot dan Periksa Kepala Dinas BMBK provinsi Sumatera Utara terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang.Rabu(16/10/24)

Ketua GMPET -SU dalam orasinya,Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi di tengah tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang di dalamnya,dikarenakan pihak pihak yang terkait banyak menyalahgunakan wewenang yang diamanahkan kepadanya yang menimbulkan KKN dan ketidaksiapan bangsa ini menerima arus globalisasi di era modern hari ini.

Lanjutnya,Sehubungan dengan adanya pekerjaan proyek alun-alun di dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara yang dianggarkan _+ Rp 4.6 miliar pada (Delapan)Kab/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, hasil investigasi kami dan mendapati informasi di lapangan bahwasanya pekerjaan tersebut sudah diperiksa beberapa Kejari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kami mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Perintahkan Kejati Sumut untuk memeriksa Kepala Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang,Pungkasnya”

Kami menduga kuat bahwasanya ditubuh Dinas BMBK Sumatera Utara adalah dalang dugaan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme

Tuntutan      :

1.Kejaksaan Agung  RI segera atensikan kepada Kejati-sumut untuk segera ambil alih dugaan korupsi terkait proyek Alun-alun di beberapa kabupaten/kota yang sudah diperiksa oleh Kejari kabupaten/kota di Sumatera Utara, 

2.Meminta kejaksaan agung RI serius dalam memberi atensi kepada Kejati-su dugaan korupsi proyek Alun-alun tersebut, karena kami duga telah banyak kasus Dinas BMBK Provinsi Sumut diduga korupsi kejaksaan tinggi Sumatera Utara kami duga belum di dapat menuntaskan korupsi di Provinsi Sumatera Utara. 

3.Meminta kepada Kejaksaan Agung RI agar segera perintahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara.

Ketua GMPET-SU Menambahkan dalam orasinya minggu depan kami akan melakukan Unjuk rasa dengan massa jauh lebih besar dari pada hari ini di depan kantor Kejagung RI dengan Tuntutan yang sama.*(tim)

Wow!!! PT. Anugerah Putera Langkat Berikan Hadiah Berupa Polusi dan Jalan Rusak kepada Masyarakat Desa Kwala Musam Dusun Simpang Kerapu

LANGKAT,- PT Anugerah Putra Langkat yang mendirikan pabrik pengelolaan kelapa Sawit yang ada di Kec. Batang Serangan Desa Kwala Musam diduga tidak mengedepankan azas kepentingan umum dan juga telah banyak menyengsarakan Masyarakat Desa Kwala Musam, Dusun Simpang Kerapu yang terus menerus terdampak Akibat pengoperasian dari PT Anugerah Putra Langkat. 

Hal ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat sekitar. Baik dari segi konstruksi maupun Pencemaran limbah yang tidak terkontrol. Hal ini diperparah dengan polusi udara yang terus meningkat dan aroma menyengat yang keluar dari PT Anugerah Putra Langkat.

Kemudian terkait mobil pengangkutan minyak yang diduga mengeluarkan Tetesan minyak hasil pengelolaan dalam pengangkutan yang berceceran di jalan umum mengakibatkan kecelakaan disekitaran pabrik.

Masyarakat semakin resah terkait pengoperasian dari PT. Anugerah Putra Langkat yang patut diduga kebal hukum mengenai IPAL dan AMDAL sehingga tidak memperhatikan dampak dan kerugian yang diterima masyarakat banyak pada saat pengoperasian pabrik kelapa sawit yang berdiri di dekat lingkungan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, maka masyarakat terdorong untuk melakukan protes melalui aksi unjuk rasa demonstrasi di depan PT. Anugerah Putra Langkat sembari berorasi meminta hak-hak warga yang diduga telah dirampas pihak perusahaan dengan tidak memperdulikan keluh kesah masyarakat selama ini. Masa demonstran mendesak pihak perusahaan agar lebih peka menanggapi keluhan masa dan segera bertanggungjawab atas segala kerugian yang diakibatkan kelalaian atas manajerial PT. Anugerah Putra Langkat. Masa aksi juga mengancam akan kembali melakukan aksi lanjutan jilid 2 untuk terus mendesak para pihak terkait agar serius menangani problem yang dialami masyarakat terutama yang menyangkut  hak-hak warga untuk menghirup udara segar tanpa POLUSI."(tim)

Ketua GMPET-Sumut Tappul R dan massa Geruduk Kantor KEMENAG RI desak Copot dan Periksa Kakanwil Kemenag Sumut

JAKARTA,- Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) TAPPUL R bersama sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) minta Copot dan Periksa Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara terkait penyalahgunaan jabatan.Selasa(15/10).

Koordinator aksi TAPPUL R menyebutkan dalam orasinya, Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang ada didalamnya, dikarenakan pihak-pihak yang terkait banyak menyalahgunakan wewenang yang diamanahkan kepadanya yang menimbulkan KKN dan ketidaksiapan bangsa ini menerima arus globalisasi di era modern hari ini.

Lanjutnya, Sehubungan dengan adanya proses pemanggilan atau pemeriksaan terhadap kakanwil Kementerian agama provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 30/l.2/Fd.2/03/2024,

Ironisnya kepala kantor kementerian agama provinsi Sumatera Utara masih sempat-sempatnya melakukan pelantikan atau merotasi beberapa pimpinan kemenag kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 

Tambahnya, Kami menduga kuat pelantikan kepala kantor Kemenag Kabupaten/kota tersebut diduga syarat adanya jual beli Jabatan, dan kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATI SUMUT) jangan main-main soal kasus ini, segera periksa, dan melakukan penahanan terhadap Kakanwil Kemenag Sumut dan kroni-kroninya,Pungkasnya.

Kami menduga kuat kepala kantor wilayah kemenag Sumut adalah dalang dugaan korupsi di tubuh kemenag provinsi Sumatera Utara. 

Tuntutan Aksi :

*Meminta kepada Kementerian Agama RI agar segera mencopot kakanwil Kemenag provinsi Sumatera Utara dan kemenag kota Medan,

*Meminta kementerian Agama  segera bentuk tim guna penyelidikan internal terkait dugaan suap jabatan atas pelantikan 17 kandepag se-Provinsi sumatera utara, 

*Meminta kepada kejaksaan agung RI agar segera perintahkan kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan.

Ketua kordinator lapangan menambahkan dalam orasinya, minggu depan kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa jauh lebih besar ditempat yang berbeda yaitu di depan kantor Kejaksaan Agung RI dengan tuntutan yang sama.*(tim)

Sonjaya Rangkuti Resmi Dilantik Menjadi Ketua Umum HMI Cabang Kab.Mandailing Natal Periode 2024-2025

MANDAILING NATAL (sumut)

Kamis, 03 Oktober 2024 telah diselenggarakan Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Mandailing Natal periode 2024-2025 di Aula Ladang Sari Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Kab. Mandailing Natal (Alamulhaq Daulay).

Dengan diawali penampilan gordang sembilan dan tari endeng-endeng sebagai khas adat Mandailing membuat acara pelantikan itu semakin meriah serta memberikan kesan kepada tamu dari luar Mandailing bahwa  sebutan  Mandailing sebagai Bumi Gordang Sambilan memang betul ada dan itu diambil dari adatnya yang melekat sampai sekarang.

Jabatan Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal Periode 2024-2025 resmi diduduki oleh Sonjaya Rangkuti, didampingi oleh Rahmat Efendi Rangkuti sebagai Sekretaris Umum dan Dedi Irwan Saujana Daulay sebagai Bendahara Umum. Pelantikannya dipimpin oleh pengurus PB HMI Periode 2024-2026.

Andi Kurniawan Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral (Kabid ESDM) PB HMI yang melantik menekankan pentingnya HMI Sebagai tempat berpikir kritis Mahasiswa.

"HMI harus menjadi tempat berpikir dan kritis bagi mahasiswa. Mengkaji isu tentang bangsa dan agama serta fenomena yang ada, khususnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena tidak serta-merta semua hal yang dilakukan pemerintah itu baik." Ujarnya.

Sekda Kabupaten Mandailing Natal, Alamulhaq Daulay menyampaikan  kesadaran akan tujuan berhimpun adalah hal utama yang harus dimiliki. Menjaga jalur pelaksanaan kegiatan, dan memahami identitas serta arah organisasi. “HMI seyogianya dapat memperkuat perannya dalam memberikan pemahaman, motivasi, serta memfasilitasi dialog dan pemecahan masalah di masyarakat sampai ke lingkup yang kecil. ”

Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal (Sonjaya Rangkuti) mengatakan acara pelantikan ini menjadi tahapan penting dalam pembentukan kematangan kepribadian para pengurus HMI. “Proses pemilihan Sudah selesai, saat ini adalah tahapan dimana proses pembentukan kematangan kepribadian terjadi. Seperti kanvas kosong, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kisah hidup kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar rutinitas, melainkan pembentukan kebiasaan yang membentuk esensi diri kita,” ungkapnya.

Acara pelantikan ini menandai komitmen HMI Cabang Mandailing Natal dalam melahirkan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas untuk melayani umat dan daerah.

Wartawan Sumut/Pj.Kabiro Madina (INDRA Kusuma)